Kaltara: Provinsi Baru, Harapan Baru

Kalimantan Utara, provinsi baru sebagai pemekaran Kalimantan Timur, telah diresmikan pada senin, 22 April lalu. Setelah sekian lama, harapan terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mendapat “amunisi” untuk segera dinyalakan. Siapakah mambukti diri?

Beban itu bertumpu pada lima kabupaten dan satu kota yang bergabung di Kalimantan  Utara (Kaltara), yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan kota Tarakan. Hanya ada waktu dua tahun untuk membuktikan setidaknya dalam tahap awal , apakah bisa menyapih Kaltar sebelum Kaltara gantian memayumi.

Eufiora Kaltar, jumat(26/4), terlihat di sudut-sudut tanjung Selor, sebuh kecamatan di Bulungan, yang nantinya menjadi ibukota Kaltara. Spanduk bertuliskan ucapan selamat dipasang partai-partai lembaga adat dan organisasi lainnya. Dari sisi persiapan, Pemerintah  Kabupaten Bulungan  sudah bergerak.

Bulungan sudah menyiapkan  tempat penyelenggara  Pemerintah Kaltar. Tiga dinas yang berkantor dibangunan exs kantor bupati Bulungan sudah dipindahkan  sejak sebulan lalu  agar bangunan itu bisa digunakan pejabat Gubernur Kaltar. Eks rumah jabatan bupati  juga tengah direnovasi . kantor Diklat Pemerintah Kabupaten  juga siap untuk dipakai ngantor anggota DPRD Kaltar nantinya.

“Pejabat yang dipindah untuk mengungsi Kaltar, ibaratnya tinggal datang orang saja, kesini, tidak perlu bikin bangunan baru. Kebutuhan ruang untuk kantor dinas-dinas masih bisa kami upayakan. Kami juga sudah mempersiapkan  tiga lahan untuk lokasi perkantoran Kaltar.” Ujar Budiman Arifin, Bupati  Bulungan.

Bahkan sudah disipkan lahan 100 hektar untuk memindahkan kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bulungan. “Kaltara sudah menjadi keinginan, dambaan dan kebutuhan kami sejak 12 tahun lalu. Ketika Kaltar disetujui Pemerintah Pusat, kami harus membayar kepercayaan itu.

Bukan Hasil Mustahil

Optimisme menyukseskan Kaltar, terutama bagi Kabupaten Bulungan, bukan hal yangt mustahil tercapai. Sudah empat kali Kabupaten  Bulungan sukses  memekarkan wilayahnya , menjadi kota Tarakan (Tahun 1997), Kabupaten Nunukan dan malinau tahun (Tahun 1999), dan kabupaten Tana Tidung (Tahun 2007).

Tarakan pun menjelma menjadi kota yang ramai, bahkan jauh lebih ramai daripada Bulungan yang notabene adalah “ibunya”. Jadi, ketika  pusat Kaltar terpilih Bulungan, dengan kata lain , sudah semestinya. Jika merujuk ke sisi sejarah   yang tergabung dalam Kaltara ini, dulunya pun wilayahnya Kerajaan Bulungan.

Kaltara mencangkup 38 kecamatan dan 471 desa, dengan luas total 75.467,7 kilometer persegi atau sekitar 36 persen luas Kaltim. Penduduk kaltara merupakan gerbang terbuka ke Malaysia (Sabah dan Serawak) Filipina Selatan dan Brunei.

UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kaltara menyebut, secara goepolitik. Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat negara. Namun, daerah perbatasan ini , 99 persen merupakan pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat perbatasantereduksi semangat nasionalismenya.

Masalah pengolahan

Terlalu panjang rentangan kendali pemerintah dengan Samarinda  sebagi Ibukota Kaltim, berdampak pada sulitnya mengelola kawasan. Dengan luas Kaltim 204.534  kilometer persegi dengan sekitar 1,5 kali Pulau Jawa Pemprov Kaltim harus menaungi 10 Kabupaten dan 4 Kota. Kawasan utara menjadi kurang diperhatikan.

Disisi lain, tingkat kehidupan negara tetangga lebih baik. Di sebatik dan Krayan (Nunukan) , misalnya ringgit Malaysia masih di pakai untuk transaksi. Bahkan, Camat Krayan Samuel ST Padan berujar, “ tidak ada setetes pun bahan bakar minyak(BBM) Indonesia yang dinikmati warga Krayan semunya dari Malaysia yang mestinya untuk  warga Malaysia,”

Masih lekat dalam ingatan hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil malaysia  melalui Makhamah Internasional Den Haag tahun 2002. Pengawasan  perairan  di Ambalat yang lemah ikut menjadi faktor dua pulau itu terpaksa pindah negara. Beranjak dari pengalaman  itu, kehadiran Pemerintah Provonsi teramat penting  diperbatasan sebagai  representasi negara.

Masyarakat berharap Kaltara dapat menyelesaikan masalah klasik, yakni infrastruktur dan transportasi. Yang paling yang paling terasa adalah jeleknya jalan provinsi penghunungan tanjung Selor-Tanjung Redeb 125 kilometer. Aspal menelupas, bergelombang dan berlubang di mana-mana.

Di Bulungan yang terdiri atas 10 Kecamatan praktis hanya tanjung selor yang bagus kondisi jalannya. “Saya enggak tau apakah setelah bergabung di Kaltara, jalan-jalan akan diperbaiki,” ujar Ruslan (35), warga Jalan Mangga, Tanjung selor yang berkerja  di sebuah penginapan.

Sebuah harapan yang masih menyiratkan setengah  nada  pesimistis. Namun kenyataannya, di Kaltim memang tidak ada jalan provinsi (trans-Kalimantan) perhubungan antar kota yang beres. kalau toh ada yang bagus cukup kondisinya, hanya ruas Balikpapan-Samarinda, yang panjangnya sekitar 120 kilometer.

Budiman mengutarakan, kewenangan pemerintah kabupaten memang terbatasi aturan perbaikan jalan provinsi , misalnya tidak bisa dikerjakan pemerintah daerah. “jika kami bisa menjadi provinsi sendri, kami bisa berteriak menyuarakan kebutuhan kami langsung ke pusat,”kata Budiman.

Dimulai dari Tanjung Selor. Pembangunan infrastruktur di kaltara akan dikejar. Tak hanya sisi darat, tapi juga sisi udara. Maklum, tanjung selor hanya  memiliki sebuah  bandar udara yakni Tanjung Harapan. Hanya ada satu maskapai malayani rute  Tanjung Selor, ke Samarinda, Tarakan dan Long ampung (Malinau). Penumpang yang di angkut pun terbatas, hanya11-12 penumpang.

“Bandara ini sebetulnya bisa didarati pesawat jenis  ATR yang berpenumpang  50 orang. Karna tidak melihat ada potensi pasar Tanjung Kelor. Kecamatan yang sepi ini, maka hanya pesawat kecil yang mau membuka rute. Namun saya yakin semua akan berubah setelah ada Klatara,” ucap Budiman.

Irianto Lambrie, pejabat Gubernur Kaltara, menyatakan, prioritas pertama dalam tiga bulan kedepan adalah menyusun menyusun dan membentuk kelembagaan perangkat daerah serta pengisian pejabat struktrual dan  personelnya. Irianto, yang sebelumnya Sekertaris Daerah Pemprov Kaltim, juga pemerintahan   pemerintah kabupaten/kota di Kaltara.

Saatnya  membuktikan Kaltara memang layak menjadi provinsi mandiri. Juga Kabupaten Mahakam Ulu, daerah otonomu baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, Kaltim Awan Faroek Ishak dalam berbagai kesempatan  selalu menyebut pemprov Kaltim mendukung Kaltara dan Mahakam Ulu.

Sebagai  daerah otonom baru , Kaltara disokong selama dua tahun  oleh dana hibah Pemprov dan daerah yang tergabung di Kaltara. Sesudahnya, itulah yang dicemaskan  pamerhati lingkungan. Sebab, kltara merupakan daerah yang kaya akan migas, hasil tambang juga hasil hutan, dan belum banyak dieksploitasi.

Cari uang sendiri

Kahar Al bahri, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Kaltim, mencemaskan eksploitasi sumber daya alam berlebihan di Kaltara setelah dana hibah selsai dikuncurkan. Kaltara harus bisa mencari uang sendiri, sementara di sisi lain, tuntutan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lain akan gencar.

“Sumber uang itu bisa dari kebun sawit, migas, pertanian, perikanan, dan batubara. Dari semuanya itu, yang paling cepat dan mudah menghasilkan uang hanya batubara. Tinggal keruk, dapat uang. Jadi, kita lihat nanti apakah menjadi obral izin penambangan batubara atau tidak di kaltara,” ujar kahar.

Hasan Basri, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Nunukan, berpendapat, Kaltara mesti melihat pengalaman dan kondisi kabupaten lain di Kaltim yang sebagian lingkungannya rusak karna pengerukan batubara. Hetifah Sjaifudian, anggota komisi V DPR dari daerah pemilihan Kaltim, juga memperingatkan bahaya pengerukan sumber daya alam berlebih.

Kaltara, menurut Hetifah, jangan terjebak euforia, terlalu senang karena dikabulkan menjadi daerah otonom, dan lupa tujuan awal, yakni menyejahterakan masyarakat. “Jika Kaltara gagal, pemerintah kemungkinan besar tak akan tertarik lagi dengan pemekaran yang diusulkan daerah,”Ucapnya.

Kaltara adalah sebuah pertaruhan besar, untuk membuktikan apakah keinginan dan kebutuhan daerah perbatasan pedalaman terselesaikan atau justru sebaliknya. Tonggak Kaltara sudah ditancapkan. Masyarakat menunggu bukti, apakah Kaltara bisa jadi”beranda depan”negara yang bisa dibanggakan. (PRA).

Sumber : KOMPAS, 18 Juni 2013