msakiyah Ramadhan 1434 H 2013-Nunukan Island Nunukan Kalimantan Timur Indonesia

Imsakiyah Ramadhan 1434 H 2013-Nunukan Island Nunukan Kalimantan Timur Indonesia

Laporan Penduduk Menurut Pendidikan Yg Ditamatkan

Laporan Penduduk Menurut Pendidikan Yg Ditamatkan by Gersamata_Berlian

Laporan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Laporan Penduduk Menurut Mata Pencaharian by Gersamata_Berlian

Laporan Penduduk Data Peserta Keluarga Berencana

Laporan Penduduk Data Peserta Keluarga Berencana (Kb) by Gersamata_Berlian

Laporan Penduduk DATA MENURUT GOLONGAN USIA DAN JENIS KELAMIN

Laporan Penduduk Data Menurut Golongan Usia Dan Jenis Kelamin

Laporan Penduduk Daftar Pendidikan Berdasarkan Umur

Laporan Penduduk Daftar Pendidikan Berdasarkan Umur by Gersamata_Berlian

Laporan Penduduk Berdasarkan Umur

Laporan Penduduk Berdasarkan Umur by Gersamata_Berlian

LAPORAN KEPENDUDUKAN WNRI DAN WNA

Laporan Kependudukan Wnri Dan Wna by Gersamata_Berlian

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Agama

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Agama by Gersamata_Berlian

DATA KEPENDUDUKAN DATA BANGUNAN DAN JUMLAH PENDUDUK

Data Kependudukan Data Bangunan Dan Jumlah Penduduk by Gersamata_Berlian

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Tenaga Kerja by Gersamata_Berlian

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Daftar Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan by Gersamata_Berlian

Kaltara: Provinsi Baru, Harapan Baru

Kalimantan Utara, provinsi baru sebagai pemekaran Kalimantan Timur, telah diresmikan pada senin, 22 April lalu. Setelah sekian lama, harapan terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mendapat “amunisi” untuk segera dinyalakan. Siapakah mambukti diri?

Beban itu bertumpu pada lima kabupaten dan satu kota yang bergabung di Kalimantan  Utara (Kaltara), yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan kota Tarakan. Hanya ada waktu dua tahun untuk membuktikan setidaknya dalam tahap awal , apakah bisa menyapih Kaltar sebelum Kaltara gantian memayumi.

Eufiora Kaltar, jumat(26/4), terlihat di sudut-sudut tanjung Selor, sebuh kecamatan di Bulungan, yang nantinya menjadi ibukota Kaltara. Spanduk bertuliskan ucapan selamat dipasang partai-partai lembaga adat dan organisasi lainnya. Dari sisi persiapan, Pemerintah  Kabupaten Bulungan  sudah bergerak.

Bulungan sudah menyiapkan  tempat penyelenggara  Pemerintah Kaltar. Tiga dinas yang berkantor dibangunan exs kantor bupati Bulungan sudah dipindahkan  sejak sebulan lalu  agar bangunan itu bisa digunakan pejabat Gubernur Kaltar. Eks rumah jabatan bupati  juga tengah direnovasi . kantor Diklat Pemerintah Kabupaten  juga siap untuk dipakai ngantor anggota DPRD Kaltar nantinya.

“Pejabat yang dipindah untuk mengungsi Kaltar, ibaratnya tinggal datang orang saja, kesini, tidak perlu bikin bangunan baru. Kebutuhan ruang untuk kantor dinas-dinas masih bisa kami upayakan. Kami juga sudah mempersiapkan  tiga lahan untuk lokasi perkantoran Kaltar.” Ujar Budiman Arifin, Bupati  Bulungan.

Bahkan sudah disipkan lahan 100 hektar untuk memindahkan kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bulungan. “Kaltara sudah menjadi keinginan, dambaan dan kebutuhan kami sejak 12 tahun lalu. Ketika Kaltar disetujui Pemerintah Pusat, kami harus membayar kepercayaan itu.

Bukan Hasil Mustahil

Optimisme menyukseskan Kaltar, terutama bagi Kabupaten Bulungan, bukan hal yangt mustahil tercapai. Sudah empat kali Kabupaten  Bulungan sukses  memekarkan wilayahnya , menjadi kota Tarakan (Tahun 1997), Kabupaten Nunukan dan malinau tahun (Tahun 1999), dan kabupaten Tana Tidung (Tahun 2007).

Tarakan pun menjelma menjadi kota yang ramai, bahkan jauh lebih ramai daripada Bulungan yang notabene adalah “ibunya”. Jadi, ketika  pusat Kaltar terpilih Bulungan, dengan kata lain , sudah semestinya. Jika merujuk ke sisi sejarah   yang tergabung dalam Kaltara ini, dulunya pun wilayahnya Kerajaan Bulungan.

Kaltara mencangkup 38 kecamatan dan 471 desa, dengan luas total 75.467,7 kilometer persegi atau sekitar 36 persen luas Kaltim. Penduduk kaltara merupakan gerbang terbuka ke Malaysia (Sabah dan Serawak) Filipina Selatan dan Brunei.

UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kaltara menyebut, secara goepolitik. Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat berpotensi menjaga kedaulatan dan martabat negara. Namun, daerah perbatasan ini , 99 persen merupakan pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat perbatasantereduksi semangat nasionalismenya.

Masalah pengolahan

Terlalu panjang rentangan kendali pemerintah dengan Samarinda  sebagi Ibukota Kaltim, berdampak pada sulitnya mengelola kawasan. Dengan luas Kaltim 204.534  kilometer persegi dengan sekitar 1,5 kali Pulau Jawa Pemprov Kaltim harus menaungi 10 Kabupaten dan 4 Kota. Kawasan utara menjadi kurang diperhatikan.

Disisi lain, tingkat kehidupan negara tetangga lebih baik. Di sebatik dan Krayan (Nunukan) , misalnya ringgit Malaysia masih di pakai untuk transaksi. Bahkan, Camat Krayan Samuel ST Padan berujar, “ tidak ada setetes pun bahan bakar minyak(BBM) Indonesia yang dinikmati warga Krayan semunya dari Malaysia yang mestinya untuk  warga Malaysia,”

Masih lekat dalam ingatan hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil malaysia  melalui Makhamah Internasional Den Haag tahun 2002. Pengawasan  perairan  di Ambalat yang lemah ikut menjadi faktor dua pulau itu terpaksa pindah negara. Beranjak dari pengalaman  itu, kehadiran Pemerintah Provonsi teramat penting  diperbatasan sebagai  representasi negara.

Masyarakat berharap Kaltara dapat menyelesaikan masalah klasik, yakni infrastruktur dan transportasi. Yang paling yang paling terasa adalah jeleknya jalan provinsi penghunungan tanjung Selor-Tanjung Redeb 125 kilometer. Aspal menelupas, bergelombang dan berlubang di mana-mana.

Di Bulungan yang terdiri atas 10 Kecamatan praktis hanya tanjung selor yang bagus kondisi jalannya. “Saya enggak tau apakah setelah bergabung di Kaltara, jalan-jalan akan diperbaiki,” ujar Ruslan (35), warga Jalan Mangga, Tanjung selor yang berkerja  di sebuah penginapan.

Sebuah harapan yang masih menyiratkan setengah  nada  pesimistis. Namun kenyataannya, di Kaltim memang tidak ada jalan provinsi (trans-Kalimantan) perhubungan antar kota yang beres. kalau toh ada yang bagus cukup kondisinya, hanya ruas Balikpapan-Samarinda, yang panjangnya sekitar 120 kilometer.

Budiman mengutarakan, kewenangan pemerintah kabupaten memang terbatasi aturan perbaikan jalan provinsi , misalnya tidak bisa dikerjakan pemerintah daerah. “jika kami bisa menjadi provinsi sendri, kami bisa berteriak menyuarakan kebutuhan kami langsung ke pusat,”kata Budiman.

Dimulai dari Tanjung Selor. Pembangunan infrastruktur di kaltara akan dikejar. Tak hanya sisi darat, tapi juga sisi udara. Maklum, tanjung selor hanya  memiliki sebuah  bandar udara yakni Tanjung Harapan. Hanya ada satu maskapai malayani rute  Tanjung Selor, ke Samarinda, Tarakan dan Long ampung (Malinau). Penumpang yang di angkut pun terbatas, hanya11-12 penumpang.

“Bandara ini sebetulnya bisa didarati pesawat jenis  ATR yang berpenumpang  50 orang. Karna tidak melihat ada potensi pasar Tanjung Kelor. Kecamatan yang sepi ini, maka hanya pesawat kecil yang mau membuka rute. Namun saya yakin semua akan berubah setelah ada Klatara,” ucap Budiman.

Irianto Lambrie, pejabat Gubernur Kaltara, menyatakan, prioritas pertama dalam tiga bulan kedepan adalah menyusun menyusun dan membentuk kelembagaan perangkat daerah serta pengisian pejabat struktrual dan  personelnya. Irianto, yang sebelumnya Sekertaris Daerah Pemprov Kaltim, juga pemerintahan   pemerintah kabupaten/kota di Kaltara.

Saatnya  membuktikan Kaltara memang layak menjadi provinsi mandiri. Juga Kabupaten Mahakam Ulu, daerah otonomu baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, Kaltim Awan Faroek Ishak dalam berbagai kesempatan  selalu menyebut pemprov Kaltim mendukung Kaltara dan Mahakam Ulu.

Sebagai  daerah otonom baru , Kaltara disokong selama dua tahun  oleh dana hibah Pemprov dan daerah yang tergabung di Kaltara. Sesudahnya, itulah yang dicemaskan  pamerhati lingkungan. Sebab, kltara merupakan daerah yang kaya akan migas, hasil tambang juga hasil hutan, dan belum banyak dieksploitasi.

Cari uang sendiri

Kahar Al bahri, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Kaltim, mencemaskan eksploitasi sumber daya alam berlebihan di Kaltara setelah dana hibah selsai dikuncurkan. Kaltara harus bisa mencari uang sendiri, sementara di sisi lain, tuntutan pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lain akan gencar.

“Sumber uang itu bisa dari kebun sawit, migas, pertanian, perikanan, dan batubara. Dari semuanya itu, yang paling cepat dan mudah menghasilkan uang hanya batubara. Tinggal keruk, dapat uang. Jadi, kita lihat nanti apakah menjadi obral izin penambangan batubara atau tidak di kaltara,” ujar kahar.

Hasan Basri, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Nunukan, berpendapat, Kaltara mesti melihat pengalaman dan kondisi kabupaten lain di Kaltim yang sebagian lingkungannya rusak karna pengerukan batubara. Hetifah Sjaifudian, anggota komisi V DPR dari daerah pemilihan Kaltim, juga memperingatkan bahaya pengerukan sumber daya alam berlebih.

Kaltara, menurut Hetifah, jangan terjebak euforia, terlalu senang karena dikabulkan menjadi daerah otonom, dan lupa tujuan awal, yakni menyejahterakan masyarakat. “Jika Kaltara gagal, pemerintah kemungkinan besar tak akan tertarik lagi dengan pemekaran yang diusulkan daerah,”Ucapnya.

Kaltara adalah sebuah pertaruhan besar, untuk membuktikan apakah keinginan dan kebutuhan daerah perbatasan pedalaman terselesaikan atau justru sebaliknya. Tonggak Kaltara sudah ditancapkan. Masyarakat menunggu bukti, apakah Kaltara bisa jadi”beranda depan”negara yang bisa dibanggakan. (PRA).

Sumber : KOMPAS, 18 Juni 2013

Arsip Berita Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kaltim Dimulai

SAMARINDA - Lomba desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi  segera dimulai. Pendaftaran, dibuka sejak 13-22 Mei 2013. Lomba ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan di masing-masing kabupaten dan kota di Kaltim.
“Melalui lomba ini Pemprov Kaltim akan mengetahui perkembangan pembangunan yang dilakukan masing-masing desa dan kelurahan, terutama terhadap usaha pemerintah desa dan kelurahan. Misalnya dukungan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini dan Posyandu,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim M Jauhar Efendi ketika dikonfirmasi di Samarinda, Minggu (12/5).
Peserta lomba ini juga termasuk desa dan kelurahan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Provinsi Kaltara. 14 desa dan kelurahan yang akan bersaing merupakan para pemenang  di tingkat kabupaten dan kota di Kaltim.
“Indikator penilaiannya adalah pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” jelasnya. 
Guna menyukseskan perlombaan tersebut, diharapkan bupati dan walikota dapat memberikan pembinaan dan pengawasan secara teknis. Dukungan bupati dan walikota sangat diperlukan untuk menumbuhkan motivasi pemerintah desa dan kelurahan demi prestasi yang lebih tinggi.
Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat BPM-PD Kaltim Musa Ibrahim mengatakan, tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi anggotanya terdiri dari unsur perangkat Pemerintah Provinsi, terutama BPM-PD Kaltim dan tim Penggerak PKK Provinsi.
“Tim ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Begitu juga dengan penetapan juaranya, ditetapkan dengan keputusan gubernur,” jelasnya.
Peserta yang lolos pengumuman tingkat provinsi akan disampaikan pada 24 Mei 2013 di Kantor BPM-PD Kaltim Samarinda. Kemudian pencabutan undian untuk presentasi lomba desa dan kelurahan dilaksanakan pada 27 Mei 2013, sementara pelaksanaan presentasi dimulai sejak 27 hingga 31 Mei 2013. Presentasi peserta disampaikan maksimal tiga peserta setiap hari hingga 31 Mei 2013.
Pemenang lomba ini akan mewakili Kaltim untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional. Selain lomba desa, pelaksanaan tersebut juga bersamaan dengan penilaian lomba Kepala Desa dan Lurah berprestasi tingkat Provinsi Kaltim dan akan diumumkan  17 Juni 2013 mendatang.  (jay/hmsprov).
/////Foto : M Jauhar Efendi


Sumber :http://www.kaltimprov.go.id/berita-1116-lomba-desa-dan-kelurahan-berprestasi-tingkat-kaltim-dimulai.html

Perdes 05 (Pemeliharaan Hewan Ternak) Desa Balansiku

Perdes 05 ( Pemeliharaan Hewan Ternak ) by Gersamata_Berlian

Perdes 04 (Wajib Lapor) Desa Balansiku

PERDES 04 ( WAJIB LAPOR ) Balansiku.pdf by Gersamata_Berlian

Perdes 02 Desa Balansiku Tentang Pembentukan LPM-Desa

Perdes 02 ( Pembentukan Lkm-Desa ) Balansiku by Gersamata_Berlian

Perdes 01 Tata Kerja Pemdes Balansiku

Perdes 01 ( Tata Kerja Pemdes ) Balansiku by Gersamata_Berlian

PERDES BALANSIKU TENTANG TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

KECAMATAN SEBATIK

DESA BALANSIKU

Jl. H. Kambolong RT.03 Dusun 02 Mallekana Kodepos 77432

PERATURAN DESA BALANSIKU

      NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA BALANSIKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  DESA BALANSIKU

Menimbang	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan tatakerja Pemerintah Desa Balansiku;
Menimbang	:	1.      Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai amana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.      Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5.      Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri D Nomor 07); 6.      Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Peyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomr 19 Seri D Nomor 08); 7.      Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembentukan Desa Balansiku, Desa Sei Manurung, Desa Bukit Aru Indah, Desa Pada Idi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

DenganPersetujuanBersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALANSIKU

dan

KEPALA DESA BALANSIKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan            : PERATURAN DESA BALANSIKU TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BALANSIKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.      Bupati adalah Bupati Nunukan

2.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;

3.      Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.      Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5.      Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Balansiku;

6.      Kepala Desa adalah Kepala Desa Balansiku;

7.      Perangkat Desa adalah unsure Pemerintah Desa yang terdiri dari unsure staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun atau sebutan lain;

8.      Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang  merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;

9.      Dusun atau sebutan lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)       Susunan Organisasi Pemerintah Desa Balansiku terdiri dari :

a.         Kepala Desa;

b.         Sekretariat Desa yang terdiri dari :

1)           Urusan Pemerintahan ;

2)           Urusan Pembangunan;

3)           Urusan Kesejahteraan Masyarakat;

4)           Urusan Umum dan Keuangan;

c.          Pelaksana Teknis Lapangan  yang  terdiri dari :

1)           Petugas Keamanan;

2)           Petugas Pemungut Pendapatan;

d.         Dusun.

(2)       Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

TUGAS,WEWENANG,HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA

BagianKesatu

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 3

(1)              Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

(2)              Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

a.         memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b.         mengajukan rancangan peraturan desa;

c.          menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d.         membuat dan menetapkan Peraturan Desa;

e.         membuat dan menetapkan Peraturan Kepala Desa;

f.           membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Desa;

g.         menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

h.         membina kehidupan masyarakat desa;

i.           membina perekonomian desa;

j.           mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

k.         mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

l.           melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

(1)              Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a.         memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.         meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c.          memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d.         melaksanakan kehidupan demokrasi;

e.         melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f.           menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g.         mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h.         menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i.           melaksanakan dan memper tanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;

j.           melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k.         mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l.           mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m.       membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n.         memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

o.         mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

(2)              Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban :

a.                   memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;

b.                  memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD;dan

c.                   menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Hak Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa berhak :

a.       mengajukan pencalonan perangkat desa kepada BPD;

b.      mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.       mengatur penyelenggaraan dan pembangunan Desa;

d.      mewakili desanya dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama;

e.       mendapatkan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

1. menjadi pengurus partai politik;
2. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
3. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
4. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
5. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
6. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara; dan
8. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 8

(1)             Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2)             Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(3)             Pengimformasian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa,radio komunikasi atau media lainnya.

(4)             Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),digunakan oleh Bupati melalui Camat sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(5)             Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD,selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan

Pasal 9

(1)              Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh)hari maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi wewenang tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(2)              Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka fungsi wewenang dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Kepala Urusan yang paling senior dan yang dianggap mampu.

(3)              Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsip terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan camat.

(4)              Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 10

(1)              Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa dan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi Desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan tugas berkaitan dengan pelaksanaan Kewenangan Desa serta melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2)              Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi :

a.         mengkoordinasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa;

b.         mengumpulkan bahan, mengevaluasi data merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

c.          melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat;

d.         memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan perangkat Desa;

e.         melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

f.           menyusun program tahunan Desa;

g.         menyusun laporan Pemerintahan Desa; dan

h.         melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 11

(1)              Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Desa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a.         melakukan urusan personalia;

b.         melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;

c.          melaksanakan urusan rumah tangga;

d.         menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa;

e.         mengatur pelaksanaan rapat – rapat dinas dan upacara;

f.           melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspidisi;

g.         menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;

h.         mengurus dan membayar tunjangan perangkat desa;

i.           mengurus pembukuan keuangan desa;

j.           mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang dikeluarkan;dan

k.         mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan di bidang keuangan.

Pasal 12

(1)              Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan dan melaksanakan tugas berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

a.         mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan , ketentraman dan ketertiban;

b.         menyusun draf Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

c.          mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

d.         melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

e.         membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

f.           melaksanakan pendataan penduduk dan membantu tugas – tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

g.         mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan di bidang pemerintahan;dan

h.         melaksanakan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 13

(1)              Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang Pembangunan dan melaksanakan tugas berkaitan dengan pelaksanakan kewenangan desa serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

a.         mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan;

b.         pendataan dan penyediaan informasi potensi Desa;

c.          menyusun rencana dan program pembangunan desa secara partisipatif;

d.         melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa;

e.         melaksanakan musyawarah lembaga pemberdayaan masyarakat;

f.           menjaga dan memelihara prasarana dan sarana dilingkungan Desa;

g.         penyelenggaraan kegiatan gotong – royong;dan

h.         melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 14

(1)              Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

a.         menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang perekonomian,distribusi dan produksi;

b.         menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;

c.          melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

d.         mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;

e.         melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;

f.           membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;

g.         membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

h.         membina dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;dan

i.           mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 15

(1)              Petugas Keamanan mempunyai tugas menjaga keamanan masyarakat.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Petugas Keamanan mempunyai fungsi :

a.         menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;

b.         melibatkan masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban;dan

c.          menyusun program dan laporan tentang kegiatan keamanan dan ketertiban desa.

Paragraf 2

Pasal 16

(1)              Petugas Pemungut Pendapatan mempunyai tugas memungut hasil dari pendapatan asli desa yang telah menjadi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

(2)              Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1),Petugas Pemungut Pendapatan mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang di berikan oleh Kepala Desa sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Unsur Kewilayahan

Pasal 17

(1)             Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

(2)             Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.

(3)             Kepala Dusun mempunyai tugas :

a.         melaksanakan kegiatan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;

b.         melaksanakan peraturan desa,peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;dan

c.          melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

BAB VI

TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 18

(1)             Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.

(2)             Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

(3)             Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip – prinsip manajemen dan menjalin hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa secara terbuka dan demokratis.

(4)             Dalam melaksanakan tugasnya masing – masing perangkat desa wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan serta pemantapan dalam pelaksanaan program baik dalam lingkup Pemerintah Desa maupun dengan instansi Pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

       Ditetapkan di Balansiku

       pada tanggal...................

KEPALA DESA BALANSIKU,

H.FIRMAN H.LATIF

Di undangkan di Nunukan

pada tanggal ............................

SEKRETARIS DAERAH

.............................................

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN